Proses kebijakan pengakuan Wilayah dan Hutan Adat masih dianggap “setengah hati” oleh banyak pihak. Sebab, kebijakan pengakuan yang diberikan, masih di level pengakuan legalitas teritorial batas luarnya saja, belum sampai menyentuh pada pengakuan atas eksistensi identitas pengetahuan adat, termasuk pengakuan sistem tata ruang berbasis adat. Akibatnya, pengakuan tersebut dianggap belum mampu mengubah secara mendasar beragam ketimpangan struktural penguasaan sumber-sumber agraria, baik yang bersifat warisan masa lalu maupun yang sedang terjadi sekarang. Hal ini mengkuatirkan bagi kepastian jaminan keberlanjutan hak atas tanah dan kedaulatan atas sumber-sumber agaria di wilayah adat mereka (Sajogyo Institute, 2020)
Percepatan Pengakuan MHA berdasarkan Permendagri 52/2014
Di Papua pada umumnya telah banyak dilaksankan forum musyawarah adat untuk pendokumentasian batas-batas hak wilayah adat. Seperti di Papua Barat Daya merujuk pada laporan terbaru Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) per Agustus 2026 terdapat 86 peta wilayah adat yang sudah teregistrasi dengan total luas 2.765.611 Hektar dan terdapat 26 peta yang sudah mendapkan SK pengakun bupati melalui peraturan daerah perlindungan masyarakat adat dengan luas 954.493 hektar.
Pengakuan terhadap Wilayah Masyarakat Hukum Adat merupakan proses resmi yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengakui keberadaan, identitas, hak-hak tradisional, wilayah adat, hukum adat, serta kelembagaan adat yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
Bagian ini yang kemudian sudah di kerjakan melalui forum-forum adat oleh para pemilik hak ulayat dan di support serta didokumentasikan oleh BRWA serta mitra Pembangunan lainnya di Papua Barat Daya. tentunya perkembangan yang baik ini menjadi dasar yang baik untuk menunjukan eksistensi masyarakat adat terutama di Papua yang kemudian dipercaya bahwa tidak ada tanah kosong atau dengan slogan besar yang viral saat perjuangan masyarakat adat Papua melawan Perusahaan di Mahkama Konstitusi yaitu “Papua Bukan Tanah Kosong”.
Masyarakat Adat Belum Mendapatkan Pengakuan Penuh dari Negara
Baru saja viral, di tahun 2024 menjadi momentum penting yang membangkitkan kesadaran kolektif masyarakat adat di Tanah Papua. Melalui kampanye“All Eyes on Papua”, perhatian publik nasional maupun internasional tertuju pada berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat Papua, khususnya terkait perlindungan hak-hak tradisional, penguasaan wilayah adat, kelestarian lingkungan hidup, serta pengakuan atas identitas dan eksistensi mereka sebagai masyarakat hukum adat.
Meskipun konstitusi Indonesia telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan berbagai regulasi telah diterbitkan, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, kenyataannya masih banyak komunitas adat di Papua yang belum memperoleh pengakuan penuh dari negara. Pengakuan yang belum tuntas tersebut berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas wilayah, sumber daya alam, serta sistem sosial budaya yang diwariskan secara turun-temurun, salah satunya, berkas perkara yang di dampingi oleh LBH Papua Pos Sorong yaitu konflik antara masyarakat adat suku Moi dan PT.IKS (Suara Papua.Com, 2026).
Kembali pada semngat kampanye “All Eyes on Papua” harusnya kemudian menjadi ruang konsolidasi dan penyadaran publik bahwa masyarakat adat bukan sekadar bagian dari sejarah, melainkan subjek pembangunan yang memiliki hak konstitusional untuk diakui, dihormati, dilindungi, dan diberdayakan. Dimana, gelombang dukungan yang muncul melalui media sosial, diskusi publik, hingga berbagai aksi solidaritas menunjukkan semakin kuatnya tuntutan agar negara hadir secara nyata dalam memastikan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Papua.
Di tengah berbagai dinamika pembangunan dan investasi sumber daya alam, masyarakat adat Papua terus menghadapi tantangan berupa tumpang tindih kebijakan, konflik penguasaan tanah adat, serta terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut wilayah mereka. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengakuan formal saja belum cukup, melainkan harus diikuti dengan langkah-langkah konkret yang menjamin kepastian hukum, perlindungan hak kolektif, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal.
Permen LHK P.34/2017 Menjaga Keberlangsungan Lingkungan Hidup Papua
Bagi masyarakat adat Papua, tanah dan hutan adat bukan sekadar hamparan wilayah yang dapat diukur secara administratif belaka, melainkan ruang hidup yang menyimpan sejarah, identitas, dan keberlanjutan kehidupan suatu suku. Setiap jengkal tanah adat memiliki ikatan genealogis dengan leluhur, sedangkan hutan adat menjadi sumber pangan, obat-obatan, serta tempat berlangsungnya praktik budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu, keberadaan tanah dan hutan adat dipandang sebagai fondasi utama keberlangsungan hidup masyarakat adat Papua.
Di tengah meningkatnya aktivitas pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam, masyarakat adat Papua terus menegaskan pentingnya pengakuan dan perlindungan wilayah adat. Bagi mereka, kehilangan tanah dan hutan adat tidak hanya berarti kehilangan sumber penghidupan, tetapi juga hilangnya identitas budaya, nilai-nilai kearifan lokal, dan hubungan spiritual dengan leluhur. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan kuat munculnya berbagai gerakan advokasi yang mendorong penguatan hak-hak masyarakat adat di Papua yang juga diatur dalam Permen LHK P.34/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Sehingga, Pengakuan terhadap tanah dan hutan adat diharapkan dapat memberikan kepastian hukum penuh bagi masyarakat adat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan Sumber Daya Alam. Dengan melibatkan masyarakat adat sebagai penjaga utama wilayahnya, upaya pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak tradisional. Bagi masyarakat Papua, tanah dan hutan adat bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga jaminan kehidupan bagi generasi yang akan datang.
Penulis, Gayus
