Permen LHK P.34/2017: Perlindungan dan Apresiasi Kekayaan Intelektual Masyarakat Adat Papua
Proses kebijakan pengakuan Wilayah dan Hutan Adat masih dianggap “setengah hati” oleh banyak pihak. Sebab, kebijakan pengakuan yang diberikan, masih di level pengakuan legalitas teritorial





